• -

Resume Kunjungan ke International Court of Justice (ICJ) Den Haag

Category : Academic Activities

JELAJAH ILMU PPI UTRECHT KE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) DI DEN HAAG, 12 FEBRUARI 2015

Penulis: Yudistira Pratama Wachyar[1], M. Novrizal Bahar[2]

Pada tanggal 12 Februari 2015, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Utrecht bekerjasama dengan PPI Belanda beserta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Kerajaan Belanda mengadakan kegiatan kunjungan ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice) atau dikenal juga dengan nama the Peace Palace yang berada di Kota Den Haag, Belanda. Mahkamah Internasional merupakan satu-satunya organ utama dari PBB yang berkedudukan di luar New York.

Kegiatan ini diikuti oleh dua puluh orang peserta baik dengan latar belakang pendidikan hukum maupun non-hukum yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu mengenai hukum internasional. Kegiatan diawali dengan kunjungan ke Mahkamah Internasional dilanjutkan dengan diskusi dengan Indonesian Deputy Chief of Mission (Kuasa Usaha Ad-interim Indonesia) Bapak Ibnu W. Wahyutomo di KBRI Den Haag.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan peran dari Mahkamah Internasional kepada para pelajar Indonesia di Belanda serta refleksi dari kasus ‘Sipadan-Ligitan’ antara Indonesia dan Malaysia, satu-satunya kasus hukum yang melibatkan Indonesia yang disidangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Internasional.

Mahkamah Internasional merupakan salah satu dari enam organ utama (principal organs) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selain dari Majelis Umum (General Assembly), Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Sekretariat, dan Dewan Perwalian PBB[3].

Sejarah terbentuknya Mahkamah Internasional berawal dari pemikiran mengenai dampak negatif dari peperangan dan juga keinginan untuk menghindari perang melalui diskusi dan negosiasi. Peperangan (perang dunia pertama) mengakibatkan banyaknya kerugian secara sosial (contohnya korban perang, kerusakan fasilitas) dan ekonomi (contohnya alokasi anggaran untuk militer). Pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa (LBB)[4] membentuk Mahkamah Permanen Internasional (Permanent Court of International Justice) yang bertujuan untuk menjadi wadah bagi penyelesaian sengketa antar negara. Sidang pertama dari Mahkamah Permanen Internasional dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1922 yang diketuai Loder, seorang oleh ahli hukum berkebangsaan Belanda yang juga merupakan presiden Mahkamah Permanen Internasional yang pertama.

Pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 secara politis melemahkan kedudukan dari Mahkamah Permanen Internasional. Perang Dunia Kedua yang berlangsung dalam kurun waktu 1939 – 1945 berdampak terhadap tidak aktifnya peran Mahkamah Permanen Internasional untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Sejalan dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, muncul pemikiran untuk mengaktifkan kembali peran mahkamah sebagai wadah penyelesaian sengketa antar negara. Dalam Konferensi San Fransisco (1945), disepakati bahwa perlu dibentuknya suatu mahkamah independen dibawah PBB yang berkedudukan sejajar dengan organ-organ utama PBB lainnya. Pada bulan April 1946 Mahkamah Internasional dibentuk sebagai pengganti dari Mahkamah Permanen Internasional. Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan utama PBB. Mahkamah internasional hanya menyelesaikan kasus hukum yang terkait dengan sengketa antar negara. Kasus-kasus hukum yang bersifat individu seperti kejahatan perang (war crime) dan pembantaian (genocide) diselesaikan oleh badan peradilan seperti Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court).

Terdapat dua peran utama dari Mahkamah Internasional. Pertama, Mahkamah Internasional berperan untuk menyelesaikan sengketa diantara dua negara dengan berlandaskan kepada hukum internasional (contentious case). Beberapa contoh kasus yang menjadi sengketa antara dua negara yaitu penentuan batas wilayah kedaulatan antara dua negara dan batas maritim. Selain itu, beberapa isu terkait hukum internasional seperti kemanusiaan (international humanitarian law), dan lingkungan (international environmental law) juga pernah menjadi kasus yang diselesaikan di Mahkamah International. Kedua, Mahkamah Internasional juga berperan untuk memberikan advis terkait dengan hukum internasional (advisory opinion). Contoh kasus yang memerlukan saran dari Mahkamah Internasional yaitu terkait dengan opini mengenai status hukum dari negara-negara yang berada di sebelah barat Gurun Sahara (Western Saharan Countries). Semenjak tahun 1946, Mahkamah Internasional telah menyelesaikan 80% kasus yang merupakan contentious case dan 20% kasus yang merupakan advisory opinion.

Terdapat dua cara untuk pengajuan perkara hukum ke Mahkamah Internasional. Pertama, perkara dapat diajukan apabila telah terdapat perjanjian khusus (special agreement) antara negara-negara yang bersengketa. Kedua, perkara dapat diajukan secara sepihak tanpa melalui perjanjian tertulis.

Mahkamah International memiliki 15 orang hakim yang berasal dari berbagai negara anggota PBB. Para hakim itu direkrut berdasarkan pengalaman dan keahliannya yang diakui secara internasional. Setiap hakim memegang jabatannya selama 9 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali. Apabila hakim-hakim baru pertama kali terpilih, 5 orang hakim bertugas selama 3 tahun, 5 orang berikutnya bertugas selama 6 tahun, dan 5 orang selanjutnya bertugas selama 9 tahun. Pada putaran selanjutnya, masing-masing hakim akan memegang jabatannya selama 9 tahun. Setiap 3 tahun sekali diadakan pemilihan 5 orang hakim.

Komposisi hakim di Mahkamah Internasional didasarkan kepada peta geopolitik dunia. Dari 15 jatah kursi di Mahkamah Internasional, 5 kursi diberikan kepada hakim-hakim yang berasal dari negara-negara Eropa Barat dan negara-negara barat lainnya (contohnya Amerika Serikat). Tiga kursi masing-masing diberikan kepada hakim-hakim yang berasal dari negara-negara Afrika dan Asia. Dua kursi masing-masing kepada hakim-hakim yang berasal dari negara-negara Eropa Timur dan Amerika Latin. Meskipun demikian, selalu terdapat 1 orang hakim yang berasal dari negara-negara yang merupakan anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB (Tiongkok, Perancis Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat). Permilihan hakim didasarkan pada kualitas individu yang pada umumnya memiliki latar belakang kuat di bidang Hukum Internasional (seperti Professor di bidang Hukum atau diplomat). Para hakim yang terpilih bersifat independen dalam artian tidak mewakili kepentingan negara mereka.

Setiap 3 tahun sekali, terdapat pemilihan presiden dan wakil presiden dari Mahkamah Internasional. Saat ini Ronny Abraham dari Prancis merupakan Presiden dari Mahkamah Internasional yang baru terpilih semenjak tanggal 6 Februari 2015. Selain itu, terdapat 1 orang registrar yang merupakan Pimpinan dari Sekretariat Mahkamah Internasional. Saat ini, Phillipe Covreur dari Belgia merupakan Registrar dari Mahkamah Internasional. Masa jabatan seorang registrar berlangsung selama 7 tahun.

Putusan dari Mahkamah Internasional bersifat mengikat. Hal ini berarti apabila Mahkamah Internasional telah memberikan putusan, baik negara yang kalah maupun yang menang harus mematuhi putusan tersebut. Apabila negara yang kalah tidak mematuhi putusan tersebut, maka negara yang menang dapat melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB.

Indonesia pernah berupaya untuk menyelesaikan kasus sengketa dengan Malaysia melalui Mahkamah Internasional. Kasus sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan diajukan ke Mahkamah Internasional karena kedua negara tidak menemukan jalan penyelesaian melalui diplomasi secara bilateral.

Pembahasan kasus “Sipadan-Ligitan” dibahas secara terpisah di KBRI Den Haag bersama Bapak Ibnu W. Wahyutomo[5]. Kasus tersebut merupakan kasus unik karena kedua negara yang bersengketa pada awalnya tidak memasukkan kedua pulau tersebut dalam wilayah kedaulatan kedua negara. Pada tahun 1967, persoalan mencuat ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara memasukan kedua pulau tersebut dalam batas wilayahnya. Kedua negara sepakat untuk menetapkan status quo terhadap kedua pulau tersebut sampai persengketaan selesai. Akan tetapi, pemahaman terhadap status quo oleh kedua negara berbeda. Malaysia mengagap bahwa selama status quo, kedua pulau tersebut masih berada di bawah kedaulatan Malaysia sehingga segala aktivitas sosial-ekonomi berhak tetap dilaksanakan. Di sisi lain, Indonesia menganggap bahwa selama status quo tidak boleh ada kegiatan sosial-ekonomi yang dilaksanakan di kedua pulau tersebut.

Indonesia semula bermaksud menyelesaikan sengketa ini melalui Dewan Tinggi ASEAN sebagai tindak lanjut dari Traktat Persahabatan dan Kerjasama Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) dalam KTT ASEAN Pertama di Bali (1976). Namun, Malaysia selalu menolak untuk menyelesaikan masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN sehubungan dengan sengketanya dengan Singapura (Pulau Batu) dan Filipina (Sabah), karena kedua Negara itu akan terlibat dalam Dewan Tinggi ASEAN. Pada tahun 1996, kedua egara sepakat untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Internasional. Pada tahun 1998, sengketa “Sipadan-Ligitan” ini resmi diajukan ke Mahkamah Internasional. Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan bahwa kasus ini dimenangkan oleh Malaysia[6]. Dalam voting di Mahkamah Internasional, 16 hakim memenangkan Malaysia dan 1 hakim memenagkan Indonesia. Alasan dibalik kemenangan Malaysia ialah pertimbangan effectivitee/effective occupation (tanpa mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan mengenai perairan territorial dan batas-batas maritim) dimana pada masa pemerintahan Inggris di Malaysia, pemerintah Inggris telah menerapkan aturan-aturan administratif seperti pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu semenjak tahun 1930. Pada saat itu, Pemerintah Belanda yang berkuasa di Indonesia tidak melakukan tindakan administratif apapun. Ketika kekuasaan Inggris diserahkan kepada Malaysia, hal ini dianggap berada di bawah kepemilikan Malaysia.

Terdapat beberapa refleksi dari kasus “Sipadan-Ligitan” ini. Pertama, baik Indonesia dan Malaysia telah mengajukan jalur diplomasi bilateral. Meski demikian, jalur diplomasi bilateral tidak menemui kesepakatan sehingga kasus ini diajukan ke Mahkamah Internasional. Kedua, kekalahan Indonesia di Mahkamah Internasional tidak kemudian menjadikan wilayah kedaulatan Indonesia berkurang, karena P. Sipadan dan P. Ligitan selama sengketa memiliki status quo sehingga belum bisa dianggap bahwa kedua pulau sudah termasuk ke dalam wilayah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiga, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia melalui Mahkamah Internasional perlu diberikan apresiasi. Ketimbang menyelesaikan persoalan melalui pendekatan militer, kedua negara lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara damai melalui diskusi dan negosiasi.

Secara umum, terdapat pelajaran berharga yang diperoleh para pelajar Indonesia di Belanda melalui kunjungan ke Mahkamah Internasional dan diskusi mengenai Kasus Sipadan-Ligitan, bahwa jalan diskusi, mediasi dan negosiasi merupakan langkah terbaik dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Hal ini dapat menghindari timbulnya kerugian-kerugian secara sosial dan ekonomi bagi kedua negara dibandingkan dengan penyelesaian masalah secara militer.

Catatan Kaki:

 

[1] Ketua PPI Utrecht periode 2014 – 2015

[2] Mahasiswa Pascasarjana bidang Hukum Konstitusi di Universitas Utrecht

[3] Dewan Perwalian PBB sudah tidak aktif semenjak tahun 1994.

[4] Organisasi yang merupakan cikal-bakal berdirinya PBB.

[5] Pada tahun 2002, Bapak Ibnu W. Wahyutomo terlibat sebagai salah satu delegasi Indonesia untuk membahas kasus P. Sipadan-Ligitan di Mahkamah Internasional.

[6] Penjelasan detail mengenai kasus Sipadan-Ligitan dapat dibaca pada tautan berikut ini: http://www.icj-cij.org/presscom/index.php?pr=343&pt=1&p1=6&p2=1